Jakarta – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) pada 12–14 Februari 2026 di Hotel Sultan Jakarta. Forum nasional ini membahas agenda strategis ketenagakerjaan, industrialisasi, serta penguatan kesejahteraan pekerja dan guru honorer.
Ketua Umum KSPSI, Dr. Moh Jumhur Hidayat, menegaskan pentingnya menghadirkan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sebagai pengganti UU Cipta Kerja.
“RUU ini sudah melalui berbagai forum diskusi dan kami telah memberi masukan kepada semua pihak. Harapan kami sebelum Oktober tahun ini sudah bisa disahkan agar ada kepastian hukum bagi kita semua,” ujarnya pada pembukaan RAKORNAS KSPSI 2026, Hari Kamis (12/2) di Hotel Sultan, Jakarta.
Menurut Jumhur, regulasi ketenagakerjaan harus menghadirkan keadilan bagi seluruh pihak.
“Undang-undang itu harus adil bagi buruh, adil bagi pekerja, dan adil bagi dunia usaha. Kalau itu tercapai, pemerintahan akan maju dengan sendirinya,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Jumhur juga menyoroti nasib sekitar 1,3 juta guru honorer swasta, PGSI, dan madrasah yang hingga kini menerima upah di bawah UMR.
“Mereka diamanatkan oleh konstitusi untuk mencerdaskan bangsa, tetapi penghasilannya masih jauh dari layak. Ini harus menjadi perhatian bersama DPR dan pemerintah,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan komitmen DPR dalam mendukung industrialisasi nasional dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.
“Kita mendorong industrialisasi, hilirisasi, dan swasembada pangan 2025. Harga gabah Rp6.500 per kilogram harus dijaga, dan pemerintah akan memberi sanksi jika di bawah itu,” ucapnya.
Dasco menambahkan, DPR terus melakukan pemangkasan regulasi birokrasi guna mempercepat investasi dan pertumbuhan industri dalam negeri.
“Industri hilirisasi harus dibangun dengan baik dan lancar. Jika ada hambatan regulasi, kita percepat. Kalau masih kurang, silakan disuarakan, itu namanya demokrasi,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya dialog terbuka dalam penyusunan UU Ketenagakerjaan baru.
“Kita akan membuka dialog intensif dengan serikat pekerja dan pengusaha. Kita tidak boleh berpikir jangka pendek untuk kelompok, tetapi jangka panjang untuk negara,” ungkap Dasco.
RAKORNAS ini turut dihadiri unsur BPJS, APINDO, KADIN, Akademisi, Sahabat-Sahabat Konfederasi, Rieke Diah Pitaloka (Anggota DPR RI), Syahganda Nainggolan (Great Institute) serta Perwakilan Serikat Pekerja dan Buruh dari berbagai daerah di Indonesia.
Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Prof. Sufmi Dasco Ahmad (Wakil Ketua DPR RI) melalui prosesi pemukulan gong sebagai tanda dimulainya RAKORNAS DPP KSPSI 2026. (Kominfo)
Komentar Terbaru