UMP dan UMK

Upah Minimum Provinsi (disingkat UMP) adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi. Dahulu Upah Minimum Provinsi dikenal dengan istilah Upah Minimum Regional Tingkat I. Dasar hukum penetapan UMP adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum. UMP ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi.

UMK merupakan singkatan dari Upah Minimum Kota/Kabupaten. Penetapan upah minimum ini dilakukan sekali setahun oleh pemerintah kota/kabupaten berdasarkan Peraturan Presiden No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Aturan mengenai kenaikan upah pun ditetapkan melalui diskusi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja atau disebut dengan tripartit.