Keanggotaan

Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Pasal 5 Ayat 1).

Serikat Pekerja/Serikat Buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh (Pasal 5 Ayat 2)

SP/SB, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat. (Pasal 18 Ayat 1)

Pemberitahuan dengan dilampiri: a. daftar nama anggota pembentuk; b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; c. susunan dan nama pengurus. (Pasal 18 Ayat 2)

Instansi-instansi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat 1, wajib mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan terhadap SP/SB, federasi dan konfederasi SP/SB yang telah memenuhi ketentuan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima pemberitahuan (Pasal 20 Ayat 1)

Pengurus SP/SB, federasi dan konfederasi SP/SB yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan harus memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada mitra kerjanya sesuai dengan tingkatannya. (Pasal 23)

Pasal 25 SP/SB, federasi dan konfederasi SP/SB yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak :

Membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha;

Mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial;

Mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan;

Membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;

Melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 27; SP/SB, federasi dan konfederasi SP/SB yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berkewajiban :

Melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hakhak dan memperjuangkan kepentingannya;

Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya;

Mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

Pasal 28; Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan SP/SB dengan cara: 

Melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;

Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh; 

Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;

Melakukan kampanye anti pembentukan serikat;

Pengusaha harus memberi kesempatan kepada pengurus dan/atau anggota SP/SB untuk menjalankan kegiatan serikat oleh kedua belah pihak dan/ atau yang diatur dalam perjanjian kerja bersama. (Pasal 29 Ayat 1)

Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (Pasal 43 Ayat 1)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 merupakan tindak pidana kejahatan. (Pasal 43 Ayat 2)